Hukum Franchise di Indonesia seperti apa?

waralaba asing

Hukum franchise Indonesia perlu untuk Anda mengerti apabila Anda hendak menjalankan bisnis franchise. Franchise atau yang dikenal juga dengan nama lain waralaba ini adalah istilah bahasa Perancis, yang memiliki arti kebebasan atau hak. Jadi franchise merupakan hak bagi penjual untuk menjual jasa maupun produk, bisa juga layanan. Sementara berdasarkan apa yang disebutkan oleh pemerintah Indonesia, franchise itu memiliki arti perikatan di mana salah satu pihak mendapatkan hak untuk memanfaatkan HAKI (Hak kekayaan intelektual), atau bisa disebut juga pertemuan ciri khas usaha yang dipunyai oleh pihak lain, dengan imbalan berdasar pada persyaratan yang sudah ditetapkan pihak lain untuk penyediaan atau penjualan jasa maupun barang. Mari baca selengkapnya.

Artikel lain: Franchise Murah Dibawah 10 juta

Hukum franchise di negara Indonesia

Di negara Indonesia sendiri, sistem franchise ini sudah mulai dikenal dari tahun 1950 an, di mana saat itu muncul dealer kendaraan bermotor dengan pembelian lisensi. Dan pada tahun 1970 an franchise pun semakin berkembang, yaitu adanya sistem pembelian dengan lisensi plus, di mana pewaralaba tak sekedar jadi penyalur, melainkan juga mempunyai hak memproduksi produknya. Dan supaya bisnis franchise bisa berkembang pesat, diperlukan persyaratan utama yang wajib dipunyai 1 teritori yakni kepastian hukum, di mana kepastian hukum ini akan mengikat baik itu franchisee dan juga franchisornya. Sebab, Anda dapat melihat di negara yang memang mempunyai kepastian hukum jelas, sebuah bisnis franchise bisa berkembang pesat, contohnya bisnis franchise di negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Tentang kepastian hukum franchise yang ada di negara Indonesia sendiri itu dimulai tanggal 18 – 06 – 1997. Peraturan pertama yang keluar yaitu PP (Peraturan Pemerintah) RI Nomor 16 – 1997 mengenai waralaba.

Advertisement

Namun Peraturan Pemerintah nomor 16 – 1997 tersebut mengenai waralaba sudah dihapuskan dan diganti PP Nomor 42 – 2007, yang juga membahas tentang franchise atau waralaba. Ketentuan-ketentuan lainnya yang juga ikut dalam mendukung kepastian hukum dari format bisnis franchise dapat Anda temukan di bawah ini:

  • UU no 14 2001 mengenai Paten
  • UU no 15 2001 mengenai Merek
  • Keputusan dari menteri perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia nomor 259/MPP/KEP/7/1997 30 Juli 1997 mengenai ketentuan tata cara dari pelaksanaan pendaftaran bisnis usaha waralaba
  • UU no 30 2000 mengenai rahasia dagang
  • Peraturan menteri perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 mengenai penyelenggaraan waralaba.

Di bidang waralaba atau franchise rumah makan cepat saji memiliki payung hukum yang lumayan ketat, di mana payung hukum tersebut bertujuan melindungi bisnis ini. Dengan begitu, akan dapat berkembang dengan lebih baik di negara Indonesia.

Artikel lain: Apa Franchise yang Aman bagi Pemula?

Asosiasi bisnis franchise di negara Indonesia

Di negara Indonesia sendiri sekarang terdapat beberapa asosiasi waralaba. Adapun beberapa di antaranya yaitu WALI atau Waralaba dan License Indonesia, APWINDO atau Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia, dan AFI atau Asosiasi Franchise Indonesia. Juga terdapat beberapa konsultan franchise yang cukup terkenal yaitu The Bridge, IFBM, FT Consulting, Hans Consulting, JSI, Ben WarG Consulting, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Peraturan Menteri nomor 31 tahun 2008 mengenai franchise

Salah satu peraturan yang mengatur mengenai waralaba atau franchise adalah peraturan menteri nomor 31 – 2008. Di sini, Anda dapat menemukan pasal-pasal terkait hukum waralaba di negara Indonesia dengan cukup gamblang dan jelas. Sekian artikel tentang hukum franchise di Indonesia seperti apa? Semoga bermanfaat.

Baca juga: Pameran Franchise di Indonesia

peluang bisnis forex trading

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *